Pati, infoseputarpati.com – Pekan lalu ramai kabar tenaga honorer Kategori 2 (K2) di satuan pendidikan Kabupaten Pati mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati lantaran tidak masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
Hadirnya para tenaga honorer dalam forum tersebut, meminta kejelasan terkait nasib mereka seiring dikeluarkannya kebijakan Menpan RB tentang peniadaan tenaga honorer terhitung pada bulan November tahun depan.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah memberikan tanggapannya terkait aduan tersebut. Ia menyatakan mendukung permohonan tenaga K2 agar segera difasilitasi oleh Pemkab.
Ungkapnya, Pemkab Pati melalui BKPP Pati sebenarnya telah melayangkan surat kepada Pemerintah pusat terkait permohonan pengangkatan pegawai K2 dan dibukanya rekrutmen untuk PPPK jenis tenaga administrasi sekolah.
“Saya berharap itu signifikan, Pemda sudah memberikan surat ke pemerintah pusat. Kami harapkan ditanggapi presiden. Dan mendapatkan kesejahteraan setelah mengabdi puluhan tahun,” kata Muntamah kepada infoseputarpati.com, Rabu (6/7/2022).
Namun di sisi lain, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengkritisi terkait banyaknya tenaga honorer di satuan lembaga pendidikan. Menurutnya, hal tersebut dipicu lantaran adanya rekrutmen yang tidak terukur.
Dari temuan Muntamah, masih banyak lembaga sekolah yang merekrut tenaga honorer lebih dari kebutuhan lembaga. Khususnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan atau orang berpengaruh di lembaga.
“Permasalahannya kadang merekrut tidak sesuai kebutuhan. Misal Rombel (rombongan belajar) nya 6 kepala sekolah menambah sendiri jadi 9 karena saudaranya, kenalannya masuk. Ini yang masalah,” kata Muntamah.
Terakhir, Anggota Fraksi PKB DPRD Pati itu mengapresiasi kebijakan penghentian rekrutmen tenaga honorer di Pati yang dicanangkan sejak bulan April lalu. Kebijakan ini tentunya akan meminimalisir tingkat perekrutan tenaga yang asal-asalan.
Selebihnya, pemerintah Kabupaten Pati tinggal memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer yang tersisa.
“Kalau sesuai kebutuhan guru di Rombel tercukupi pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan,” tandas Muntamah. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari infoseputarpati.com di Googlenews. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol “Mengikuti”
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
Video Viral
