Jakarta, Infoseputarpati.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk terus melakukan penguatan perlindungan juga fasilitas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pria yang biasa dipanggil Cak Imin menyatakan, salah satu cara mewujudkan perlindungan itu adalah dengan memastikan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri agar lebih berdaya saing.
“Demi nama baik bangsa kita, maka kompetensi tenaga kerja kita harus ditingkatkan. Fasilitas dan sarana serta dukungan pemerintah kepada pekerja migran juga harus meningkat,” ujar Cak Imin, saat menghadiri pelepasan 490 PMI G to G Korea di Jakarta, Senin (19/9/2022).
Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi.
Penempatan PMI melalui skema G to G (government to government) merupakan kerjasama antar pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia diwakili oleh (BP2MI. Kerja sama antar pemerintah ini baru terselenggara bagi tiga negara antara lain: Korea Selatan, Jepang, Jerman
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan, sejatinya pekerja migran memiliki titel pahlawan devisa. Ia berujar bahwa PMI seperti halnya pahlawan kemerdekaan yang harus terjamin keamanannya. Bank Indonesia mencatat Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah China dan Filipina. Remitansi yang dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai 11,4 miliar dolar AS (2019) atau bertumbuh 21 persen terhadap kurun waktu lima tahun sebelumnya.
“PMI kita di tempat mereka bekerja harus terjamin juga keamanannya. Tapi nyatanya PMI kita masih saja rentan terhadap berbagai risiko, seperti gagal ditempatkan, ancaman penghentian kontrak maupun cuti tanpa dibayar. Ini mau tidak mau harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” ujarnya.
Gus Muhaimin juga mendukung anggaran untuk BP2MI ditambah. Ia mengungkapkan program pengawasan untuk PMI yang berjumlah sangat banyak tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.
“Oleh karena itu sangat sangat penting dipahami oleh para penentu anggaran ini, Kementerian Keuangan terutama, Komisi IX dan juga Badan Anggaran untuk betul-betul memperhatikan BNP2TKI (BP2MI),” pungkasnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Infoseputarpati.com di Googlenews. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol “Mengikuti”
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
