Pati, infoseputarpati.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati, Hadi Santosa menyatakan belum ada sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih membeli dan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Belum ada sanksi tegas soal hal itu, kami hanya beri teguran lisan saja,” ucap Hadi saat dihubungi infoseputarpati.com, Selasa (2/8/2022).
Dirinya juga memaparkan jika terdapat laporan masyarakat yang mengatakan ada mobil berplat merah membeli BBM bersubsidi di SPBU tertentu. Oleh sebab itu, pihaknya bergegas memberi teguran kepada pengelola SPBU tersebut.
“Kami akan memberikan teguran langsung kepada SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi dengat plat merah ” jelasnya.
Di sisi lain, Hadi merasa kebijakan pelarangan kendaraan plat merah membeli BBM bersubsidi kurang tepat. Pasalnya, sejauh ini tidak ada penambahan anggaran operasional bagi ASN kendaraan berplat merah untuk wajib membeli BBM non subsidi.
“Ini yang menjadi permasalahan kita sebenarnya, anggaran kita kan tetap, jadi volumenya semakin kecil, karena diwajibkan memakai pertamax,” kata dia.
Kendati demikian, Hadi mengungkap kebijakan ini untuk mendukung pemerintah demi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Sebenarnya kebijakan itu agar subsidi ini tepat sasaran. Artinya, yang mendapat subsidi masyarakat yang kurang mampu. Sebenarnya aturan ini bagus,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah pusat tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari infoseputarpati.com di Googlenews. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol “Mengikuti”
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
Video Viral
