Solo, Infoseputarpati.com – Haul ke-45 Bung Karno digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo di Graha Megawati PDIP Solo, Purwosari, Laweyan.
Dalam hal ini, Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi menyinggung terkait dengan kasus lama yang dibuka kembali dan melibatkan Hasto.
“Dalam rangka memperingati Haul Bung Karno ada peristiwa-peristiwa yang cukup mengagetkan, peristiwa sudah hampir lima tahun yang lalu tapi diungkap lagi dengan situasi politik yang seperti ini. Bahwa kita yang ada di sini tugas kita menjaga dan mengamankan simbol partai, menjadi dan mengamankan pimpinan partai dan Marwah partai,” katanya.
Ia juga meminta kadernya untuk senantiasa mendukung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kini tengah menjalani pemeriksaan tanpa surat pemanggilan.
“Sehingga hari ini kita memberikan dukungan ke Pak Hasto Kristiyanto selaku sekjen partai yang telah dilakukan pemeriksaan yang selama ini hampir selesai pemilu bahkan sudah selesai pemilu dilakukan pada tahun-tahun politik,” ungkapnya.
“Dan cara pemeriksaan staf Pak Sekjen dengan menyamar, membohongi katanya di telepon Pak Sekjen ternyata tidak dan diperiksa tanpa ada surat pemanggilan,” imbuh dia.
Haul menurut FX Rudy ini juga menjadi pengingat akan pesan Bung Karno terkait dengan semangat menentang penindasan. Ia juga mengaku siap untuk bergerak mengamankan aset partai.
“Seperti apa yang dipesankan oleh beliau, warisi apinya, bukan abunya. Sehingga semangat untuk menentang penindasan, penghinaan, dan segala sesuatunya ini adalah yang diajarkan Bung Karno dalam paham marhaenisme dan ideologi Pancasila-nya,” bebernya.
“Kami juga memberikan dukungan, apapun yang dilakukan oleh siapapun seluruh satgas maupun pengurus partai siap bergerak dan digerakkan untuk menjaga dan mengamankan aset partai yang merupakan simbol-simbol partai, pimpinan partai, dan utamanya Marwah partai yang harus dijaga dan diamankan bersama,” ujar dia.
Rudy menyebut apa yang dilakukan ini sudah termasuk kriminalisasi hukum dan intimidasi.
“Satgas Solo siap, kami sudah punya komitmen berjuang untuk kepentingan masyarakat, dengan ideologi Pancasila untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau ditindak sesuai aturan hukum nggak papa, kalau enggak Sudarmi ya tergantung ketua umum, siap bergerak dan digerakkan,” tutupnya.
