Infoseputarpati.com – Pemerintah Indonesia saat ini telah mempunyai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi pedoman untuk penyaluran bantuan sosial.
Perlu diketahui sebelumnya, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya, dikutip dari Detik Finance pada Rabu (19/2/2025).
Prabowo menginstruksikan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Ekonomi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar lembaga.
Kementerian di atas diminta Prabowo untuk menyampaikan administrasi hingga data kegiatan statistic untuk pemutakhiran DTSEN.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut jika saat ini pemerintah mempunyai DTSEN berbasis NIK yang terintegrasi pada 15 kementerian.
“Pemerintah memadumadankan tiga basis data yang selama ini jadi acuan program sosial ekonomi pemerintah, yakni DTKS milik Kemensos, P3KE milik Kemenko PMK, Regsosek milik Bappenas,” tulis pria yang akrab disapa Cak Imin melalui akun X.
“Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dan kemiskinan di bawah 5% pada 2029,” ujar dia. (*)
