Pati, Infoseputarpati.com – Wakil rakyat Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Bumi Mina Tani tidak transparan.
Perjalanan BUMDesma semakin tidak terkendali dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
Dalam hal ini, M Nur Sukarno mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMDesma terindikasi adanya penyelewengan dana (korupsi).
Lebih lanjut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tersebut mengatakan BUMDesma tidak mendatangkan keuntungan sejauh ini.
Keuntungan tidak dapat diketahui sebab tidak adanya laporan yang real di pemerintahan desa.
“Seiring waktu sampai saat ini ternyata muncul permasalahan dalam pengelolaannya karena dalam pengelolaan usahanya tidak transparan,” kata politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar).
“BUMDesma (juga) ternyata tidak bisa berjalan sesuai harapan, sehingga belum menghasilkan keuntungan,” kata M Nur Sukarno.
Menurut Sukarno, laporan pertanggungjawaban di BUMDesma itu bersifat mutlak untuk keberlanjutannya.
“Setiap tahunnya pengurus tidak bisa memberi laporan pertanggungjawaban keuangan,” tambah dia.
Hal tersebut juga mendapatkan tanggapan dari warga Trangkil, Irun (24). Ia mengaku bingung dengan fungsi dari BUMDesma.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Bersama diyakini membawa tatanan perekonomian di wilayah pedesaan menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, masyarakat tidak merasakan dampak positifnya.
“Saya tidak paham ya Mas bagaimana sistemnya, masyarakat desa saya juga tidak tahu menahu tentang hal itu. Tapo soal dampak bantuan atau apa itu, yang dari desa ya itu BLT DD,” kata dia. (Adv)
