Pati, Infoseputarpati.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pati diketahui melakukan audiensi dengan anggota DPRD. Diketahui bahwa BPD menyampaikan beberapa tuntutan salah satunya kenaikan tunjangan.
Tak tanggung-tanggung, kenaikan tunjangan BPD Kabupaten Pati menjadi Rp 4 juta dari yang sebelumnya Rp 1.750.000.
Namun, apakah dengan kenaikan gaji tersebut maka kinerja dari badan legislatif desa tersebut dapat meningkat?
Hal ini pun turut menjadi sorotan dari Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan.
Dalam hal ini, Muslihan mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung kenaikan tunjangan BPD Rp 4 juta tahun depan.
” Kami setuju tunjangan BPD naik. Kalau perangkat lain dapat tunjangan harusnya dapat juga BPD,” kata Muslihan.
Wakil rakyat yang duduk di kursi Komisi A tersebut menyebut pihaknya akan mencarikan solusi terkait dengan tuntutan kenaikan tunjangan oleh BPD.
“Kalau Rp4 juta insya allah bisa dicarikan solusi di banggar,” tutur dia.
Audiensi antaran BPD dan DPRD tersebut pun akhirnya memperoleh hasil bahwa tunjangan tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pati naik menjadi Rp 2.500.000 dari sebelumnya Rp 1.750.000.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dispermades Pati, Sudiyono. Ia mengatakan kenaikan tunjangan telah dirancang dalam APBD tahun 2023 yang mana ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita mengusulkan tidak sesuai harapan dengan apa yang tertuang di APBD. Kebijakannya yaitu Rp2.500.000 per tahun,” kata Sudiyono. (Adv)
Editor: Erika Chairun
