Infoseputarpati.com – Kalangan DPRD Pati berkomentar terkait wacana lanjutan vaksin Covid-19 berbayar. Salah satunya diantaranya ialah Anggota DPRD dari Komisi B, M Nur Sukarno yang mengharapkan wacana tersebut dikaji ulang.
Menurutnya, sektor perekonomian pasca pandemi di Pati belum pulih seluruhnya. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan harga berbagai bahan kebutuhan pokok yang terus terjadi.
“Yang jelas memberatkan dengan situasi seperti ini. Kalau vaksin itu nanti berbayar,” ujar Sukarno saat ditemui belum lama ini.
Terlebih mestinya pemerintah wajib menjamin kesehatan setiap warga negaranya.
“Karena yang namanya pendidikan dan kesehatan namanya wajib. Fardhu ain dari pemerintah,” imbuh politisi dari Partai Golkar itu.
Meski demikian, Sukarno menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih dibutuhkan. Meski kasus Covid-19 melandai, ia tetap mengharapkan capaian vaksin dosis kedua, ketiga, dan lansia memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.
Vaksin berbayar hingga kini tampaknya baru wacana saja. Realisasinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga masih sering menggelar vaksin booster atau dosis ketiga.
Wacana vaksin booster sendiri menguat setelah turunnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020, meskipun aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan.
Meski laju vaksinasi Covid-19 menurun, namun Kemenkes menyebut bahwa sejauh ini belum ada kebijakan untuk menjadikan vaksin booster kedua menjadi syarat perjalanan.
Wacana vaksin booster berbayar sebetulnya bukan hal yang baru. Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah pernah mencanangkan program vaksin mandiri bertajuk vaksin gotong-royong. Saat itu layanan vaksinasi berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang. (adv)
Penulis: Anwar
