Pati, infoseputarpati.com – Dalam agenda pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pati melalui gerakan 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 1 Desa Dampingan, perlu adanya sinergitas dari pihak swasta sebagai upaya untuk menyukseskan gerakan tersebut.
Melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, Johannes Harnoko mengungkapkan perlu adanya keterlibatan lembaga maupun perusahaan swasta untuk membantu dalam hal pendanaan guna pembangunan di masing-masing desa tujuan.
Ia menjelaskan bahwa dalam gerakan yang merupakan inisiasi dari Pemerintah Gubernur Jawa Tengah tersebut, setidaknya membutuhkan pendanaan yang besar. Sehingga dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati yang terbatas dirasa tidak mampu untuk membackup semua komponen dalam gerakan itu.
“Untuk program 1 OPD 1 Desa Dampingan ini tentunya tidak bisa kalau kemudian masing-masing OPD harus bertanggung jawab atas kebutuhan desa dampingan, mengingat pendanaan di OPD yang juga terbatas, maka perlu adanya peran serta swasta itu mas,” katanya kepada tim mitrapost.com.
Diketahui bahwasanya, jumlah desa yang menjadi kategori Desa Merah dan harus mendapatkan pendampingan ada sebanyak 47 desa.
Dari semua desa tersebut, telah dibagi sejumlah 28 OPD yang ada di kabupaten dengan masing-masing mendapatkan jatah desa dampingan 1 hingga 3 desa.
Lebih lanjut, penambahan 47 Desa Dampingan tersebut terdapat 7 komponen yang dikategorikan dalam Desa Pra Sejahtera berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Diantaranya di masing-masing desa tersebut masih tersisa anak yang tidak bersekolah, orang disabilitas, penyakit kronis dan pengangguran.
Selain itu juga, adanya Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Pembangunan Jambanisasi dan juga rumah yang tidak memiliki listrik.
“Dalam gerakan ini ada 47 Desa yang kita lakukan pendampingan, tentunya kami telah bagi dengan 28 OPD. Inikan tidak imbang ya, karena ada 1 bahkan 3 yang harus didampingi. Untuk desanya itu yang menentukan dari Provinsi mas, kita yang melaksanakan dan assesment dengan hasil yang demikian banyaknya ini,” jelasnya.
Sementara itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa sejauh ini lembaga swasta yang sudah memberikan bantuan pendanaan salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.
Sebagai informasi, BAZNAS Pati telah memberikan bantuan sebesar Rp 680 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan RTLH dan Jambanisasi di beberapa wilayah desa yang dituju.
“Kita akan tetap upayakan dan akan coba kita undang nantinya, baik lembaga ataupun perusahaan swasta di Pati untuk keroyokan bareng dalam gerakan ini. Seperti apa yang dilakukan BAZNAS yang sudah memetakan jumlah RTLH dan Jamban yang akan dibangun,” pungkasnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari infoseputarpati.com di Googlenews. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol “Mengikuti”
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
Video Viral
