Pati, Infoseputarpati.com – Wakil rakyat Kabupaten Pati menyebut pemberlakuan kebijakan terkait dengan Penanganan Ikan Terukur (PIT) tidak berpihak pada nelayan kecil.
Hal ini diungkapkan oleh Suriyanto selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Ia mengatakan penerapan kebijakan ini beradasarkan jumlah kuota kapal nelayan, kapal terukir.
“Kemudian berkaitan dengan kapal terukur yang mana ini mengelompokkan berdasarkan kuota dari kapal nelayan,” kata Suriyanto.
Perlu diketahui sebelumnya, PP No. 11 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi 2 (dua) hal, yakni Wilayah Pengelolan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan laut dan laut lepas.
Kuota penangkapan ikan dan zona penangkapan ini diatur beradasrkan potensi daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
Hal tersebut banyak dipertimbangkan berdasarkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.
Pria yang duduk di Komisi B tersebut mengatakan kebijakan itu tidak berpihak pada nelayan kecil.
“Sehingga kuota ini justru dengan kapasitas besar atau pengusaha besarlah yang nanti akan masuk dalam kuota itu mas,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu nelayan bernama Yayak (40) menyebut dirinya sangat memperjuangkan agar peraturan yang dibuat tidak diterapkan.
“Saya berusaha agar peraturan itu tidak diberlakukan ya,” kata dia.
