Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa pemerintah setiap tahunnya memberikan anggaran yang banyak untuk hutan di Indonesia.
Perlu diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat Blora.
Program tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang mana aspek kelestarian tetap menjadi pedoman.
SK ini nantinya akan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.
Dalam hal ini, wakil rakyat Kabupaten Pati Warsiti menyebut setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk mengurus hutan di Indonesia. Namun, hasilnya tidak dapat maskimal. Pemberian SK ini diharapkan mampu mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Hutan banyaknya itu kan pasti ada anggarannya, bahkan anggarannya bisa sampai triliunan. Tapi, tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Warsiti.
“Masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan itu banyak yang tidak punya garapan. Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah ada benarnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ganjar berpesan kepada para penerima SK Perhutanan Sosial dan TORA di Jawa Tengah, agar memanfaatkan lahan untuk menumbuhkan ekonomi.
“Masyarakat kan bisa mengakses, akseslah dengan baik untuk menumbuhkan ekonomi,” kata dia.
Ganjar juga berpesan kepada Perhutani terus melakukan pendampingan terhadap kelompok tani dan masyarakat.
“Ketiga tentu saja konservasinya jangan lupa, sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya, bisa dipadukan,” kata dia. (Adv)
