Pati, Mitrapost.com – Muslihan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati dari fraksi PPP meminta Pemkab untuk menerapkan “reward and punishment” kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan birokrasi secara ideal di Kabupaten Pati. Terutama dalam hal pelayanan administrasi kepada masyarakat yang bermasalah seperti pelayanan KTP.
“Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati agar bisa memberikan “reward dan punishment” kepada Aparatur Sipil Negara dalam melayani masyarakat,” terangnya saat menyampaikan pandangan umum fraksi kepada Bupati Pati dalam rapat paripurna pada Rabu(7/10/2020).
Baca juga : Tak Semua Kecamatan Gawat Covid-19, Dewan Pati Minta GTPP Longgarkan Acara Keagamaan
Sementara itu, Bupati Pati Haryanto menjelaskan bahwa Disdukcapil selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati , salah satunya saat pelayanan KTP-el.
“Dimana pencetakan KTP-el mulai bulan Oktober 2020 dapat dilayani di Kecamatan masing-masing,” jelasnya.
Lanjut Haryanto mengatakan, pemberian reward and punishment kepada petugas yang melayani tetap akan diberikan sesuai dengan kinerjanya.
“Dengan mekanisme reward and punishment itu, siapapun ASN yang melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi atau hukuman yang setimpal. Sebaliknya, ASN yang kinerjanya baik akan mendapat apresiasi,” pungkasnya. (Adv/AR/DF/SHT)
Baca juga :
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, instagram, dan twitter
Redaktur : Dwifa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Googlenews. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol “Mengikuti”
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
Video Viral
