Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turut memberikan tanggapan terkait dengan tuntutan warga Desa Bulumanis Lor yang ingin kepala desanya lengser.
Warsiti mengungkapkan bahwa demonstrasi untuk mengungkapkan pendapat tentang suatu permasalahan merupakan hal yang wajar selama tidak mengganggu ketertiban.
Namun, wanita yang duduk di Komisi A itu menyebut proses penurunan atau pelengseran kepala desa tidak bisa dilakukan dengan mudah begitu saja. Tentu perlu adanya prosedur yang harus dipenuhi.
Kepala desa dapat bertengger di jabatannya ini berdasarkan pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih langsung oleh warganya. Jadi jika warga menginginkan penurunan jabatan kepala desa harusla melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau itu, demo itukan yo wajar mas, kita inikan negara demokrasi ya,” ujar Warsiti
“Tapi kalau menuntut kepala desa lengser, tentunya harus ada mekanisme yang harus dilakukan, karena kepala desa juga dipilih melalui pemilu yang sah,” tambah wakil rakyat Kabupaten Pati.
Sementara itu, Pejabat (PJ) daerah Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengaku akan segera menindaklanjuti adanya laporan tuntunan warga Desa Bulumanis Lor.
“Kemarin itu iya dari Pak Camat Margoyoso bersama dengan beberapa perwakilan desanya sudah datang ke sini. Kita akan segera cek ulang, kita klarifikasi lagi,” ucap Henggar. (Adv)
