Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bambang Susilo mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung adanya penghapusan tenaga harian lepas (THL) dan tenaga honorer.
Wakil rakyat yang duduk di Komisi A tersebut lantas berpendapat penghapusan tersebut dapat memberatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) lantaran sistem penggajian dilimpahkan pada APBD Pemkab Pati.
Bambang Susilo mengatakan pihaknya telah melakukan survey terkait dengan besaran jumlah tenaga honorer di Bumi Mina Tani.
“Kalau kami dari Komisi A setuju, bahkan kami sudah menanyakan berapa jumlah honorer se-Kabupaten Pati beserta berapa penggajiannya. Sudah kami tanyakan dan kami berpendapat itu terlalu memberatkan APBD, ” ungkap Bambang.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati menginginkan agar para tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang honor-nya dibiayai dari APBN. Pasalnya tenaga honorer dan THL sangat dibutuhkan di lingkungan Pemkab Pati.
“Kita tanyakan di BKPP. Kalau bisa tak suruh matur bupati untuk mengevaluasi ini mengingat beban anggaran untuk honor THL terlalu tinggi walaupun diperlukan tenaganya. Kalau PPPK kan nanti beban honornya dari negara kan beda,” pungkas Bambang.
