Pati, Infoseputarpati.com – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pesantren menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat, salah satunya Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP), Ahmad Jukari.
Ia menilai anggota DPRD Pati kurang serius dalam membahas Raperda lembaga pendidikan islam non formal tersebut.
Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada publikasi naskah akademik Raperda Pesantren ke masyarakat. Hal tersebut membuktikan DPRD tidak mau menerima masukan.
”Terbukti naskah kajian akademik yang informasinya sudah selesai disusun tidak dipublikasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan,” kata Jukari kepada awak media.
Tidak adanya publikasi menurutnya menyalahi Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pemerintah seharusnya terbuka kepada masyarakat terkait kabar atau informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, Dewan juga telat membuat raperda Pesantren karena UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sudah diundangkan sejak tiga tahun yang lalu .
Belum lagi kaitannya dengan beberapa agenda pembahasan yang terus tertunda dua kali. Pertama karena Ketua Komisi D sakit dan kedua rapat tidak mencapai Kuorum (jumlah minimum anggota majelis).
”Raperda Pesantren jangan hanya gimmick. Pemkab Pati perlu lebih serius dalam penyusunan dan pembahasan Raperda sebagai implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Apalagi UU Pesantren sudah tiga tahun lebih diundangkan, yakni pada 16 Oktober 2019,” ujar dia.
Jukari mengharapkan DPRD lebih transparan terkait perancangan Raperda pesantren dan tidak lagi menunda-nunda pembahasan agar Raperda ini segera bisa diperdakan.
Sementara Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin saat diwawancara terpisah mengemukakan bahwa DPRD masih mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pembahasan Raperda Pesantren sebelum akhir tahun 2022, sehingga di tahun 2023 instrumen ini bisa diperdakan.
”Raperda Pesantren saat ini masih kita bahas dan kita jadwalkan. Mungkin, saya meyakini di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 selesai,” kata Ali Badrudin, Ketua Dewan dan kader dari PDIP. (adv)
Penulis: Moh Anwar
Editor: Erika Chairun
