Pati, infoseputarpati.com – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan menyebut jika penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terealisasi akan mencederai hak rakyat.
Dengan pola pemilu yang telah berlangsung di Indonesia, saat ini sudah cukup membuktikan keberhasilan praktik demokrasi.
Usulan penundaan Pemilu 2024 yang tiba-tiba dinilai malah menempatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak konsisten.
Menurutnya hak politik warga negara yang tertera dalam konstitusi menyebutkan bahwa setiap lima tahun sekali warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
Atas wacana penundaan pemilu ini otomatis akan menghalangi hak rakyat yang harus dipenuhi oleh konstitusi negara.
“Jika pemilu ini jadi ditunda akan menjadikan demokrasi kita mati. Selain itu juga akan mencederai dan menodai hak rakyat,” ujar Muslihan dalam sebuah wawancara, Rabu (13/4/2022).
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati itu mengingatkan kepada para pengusul penundaan Pemilu 2024 agar mempertahankan kandungan konstitusi, bukannya malah memundurkan demokrasi.
“Marilah kita jaga dan jadikan sistem demokrasi Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Kalau ada kekurangan tahun lalu, harus kita perbaiki di tahun ini atau tahun berikutnya,” imbuh Muslihan.
Ia juga meminta agar pihak-pihak tertentu mementingkan kepentingan rakyat melebihi kepentingan politik praktis sebagian kelompok yang ingin melanggengkan kekuasaan.
“Kita utamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan pribadi atau kelompok,” katanya.
Diketahui, wacana penundaan pemilu awalnya dihembuskan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022. Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Wacana tersebut dikuatkan dengan statement Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang juga menyepakati wacana tersebut. Dua tokoh tersebut membuat isu ini bergulir panas di ranah publik. (*)
