Pati, Infoseputarpati.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin memberikan dua opsi kepada Pemerintah Daerah agar bisa menaikkan tunjangan tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah setempat.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Pati tahun depan akan menambahkan tunjangan tahunan kepada BPD dari Rp 1.750.000 menjadi Rp 2.500.000.
Sayangnya kenaikkan tersebut tidak disetujui Lembaga Komunikasi dan koordinasi BPD (LKK BPD) karena nominalnya sangat kecil. LKK BPD mengajukan kenaikan tunjangan sebesar Rp 4 juta.
Ali Badrudin dalam audiensi antara LKK BPD, eksekutif dan DPRD Kamis lalu (20/10/22), menyatakan kenaikan tunjangan Rp 4 juta masih memungkinkan terealisasi mengingat RAPBD tahun 2023 belum disetujui.
“Kami bukan membela BPD tapi di kabupaten lain tunjangannya sudah jauh dengan kita. Itu pertimbangannya,” kata dia.
Setidaknya dalam audiensi tersebut, Ali Badrudin memberikan dua alternatif agar tunjangan Rp 4 juta bisa terealisasi tahun depan.
Alternatif pertama, menggeser anggaran dalam RAPBD tahun 2023 dan agar tunjangan tahunan bisa terealisasi Rp 4 juta di APBD murni.
Alternatif kedua, penetapan tunjangan tahunan BPD tahun 2023 tetap Rp 2.500.000, namun dalam APBD perubahan 2023 dirubah Perdanya menjadi Rp 4 juta.
“Bisa misal ditambahkan Rp 4 juta. Misal di murni membayar Rp 7 M kalau dinaikan kekurangan di cover di perubahan anggaran,” usul Ketua Dewan dan politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) itu.
Sementara perwakilan dari eksekutif daerah, Kepala Dispermades Pati, Sudiyono mengatakan akan menampung usulan dewan terkait opsi yang diberikan untuk dibahas dengan tim perancang RAPBD tahun 2023. (Adv)
Penulis: Moh Anwar
Editor: Erika Chairun
