Infoseputarpati.com – Perusahaan diwajibkan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke pemerintah pada 2027 mendatang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru.
Direktur Jenderal (Dirjen) PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pihaknya akan menunjuk lembaga pemerintah untuk mengelola dana tersebut.
“2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon,” ujarnya dilansir dari Kompas.
Ia menyebut, aturan ini sebagai bentuk perlindungan agar pekerja tetap mendapatkan pesangon jika terjadi PHK. Sehingga tak terjadi kasus perusahaan gagal bayar pesangon pekerjanya.
Perusahaan yang mengontrak karyawan bekerja sebagai tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), diharuskan menghitung likuiditasnya jika yang bersangkutan terkena PHK.
“Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini adalah bentuk wujud pelindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada,” ujarnya.
Sedangkan di lain sisi, muncul kekhawatiran jika DCP akan bernasib sama seperti dana pensiun yang dikorupsi. Dosen ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati kepada BBC Indonesia menyampaikan kekhawatiran itu wajar.
Jika tak ada mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka gagasan terkait DCP dikelola pemerintah dapat kontradiktif dengan harapan awal untuk melindungi pekerja.
“Jadi memang ada risiko dan ada kekhawatiran yang menurut saya masuk akal dimiliki oleh pekerja maupun oleh pengusaha. Siapa yang kemudian bertanggung jawab memegang dana ini? Apakah kemudian menjadi skema money grab karena pemerintah sedang membutuhkan dana segar untuk kemudian dikelola dan diputar? Ini harus dijawab oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut, pemerintah masih memiliki waktu satu tahun untuk mematangkan rencana tersebut dan membuat aturan yang lebih jelas dalam regulasi turunan.
“Pemerintah punya nih waktu maksimal satu tahun untuk menggodok benar-benar bagaimana mekanisme dana cadangan pesangon. Dalam konteks ini, yang perlu dipastikan adalah pembuatan peraturan ini juga harus meaningful participation, baik dari pekerja dan pengusaha,” ujarnya. (*)








