Pati, Infoseputarpati.com – Praktek pungutan liar atau pungli kerap terjadi di sekolah dengan dalih alasan tertentu. Praktek ini tumbuh subur di setiap satuan pendidikan.
Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Didin Syafrudin berharap agar tindakan menyalahi aturan untuk ditindak secara tegas.
“Kalau kemudian ditemukan ada sekolah yang melakukan itu, harus ditindak dengan tegas,” tutur dia.
Ia menambahkan agenda iuran dengan dalih berbagai macam tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum dan tidak berlandaskan pada peraturan.
“Yang namanya pungli atau apapun itukan tidak ada landasan dan juga dasar hukumnya, jadi ya memang harus ditindak,” tambahnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut mengaku siap menerima aduan dari masyarakat apabila ada dugaan pungli di satuan pendidikan. Bahkan, Didin siap menindak tegas selama laporan disertai bukti yang kuat dan jelas.
“Sebagai mitra dari Dinas Pendidikan tentunya kami siap dilibatkan, syukur-syukur malah ada yang melapor ke kami, yang penting ada fajar dan bukti atas tindakan pungli itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa seluruh instansi pendidikan yang berstatus negeri, setidaknya telah menerima anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan sekolah. (Adv)
