Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa (Pemdes) dengan dinas sosial sangat diperlukan.
M Nur Sukarno memberikan tanggapan tersebut setelah ditanya terkait dengan rekening kosong bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Masyarakat Pati.
Pria yang duduk di Komisi B tersebut mengaku dinas sosial harus dibantu oleh Pemdes untuk melakukan pendataan.
Sukarno mengatakan pihaknya telah menginstruksikan agar dinas dapat pro aktif memonitor, sebab petugas lapangan dari pihak kecamatan jumlahnya terbatas.
“Kalau kemudian di desa ada masyarakat yang rekeningnya kosong maka perlu tindakan untuk pendataan dari pemerintah desa, karena kalau Dinsos sendiri kan yo ndak bisa, karena keterbatasan tenaga,” tutur dia.
“Kemudian sebaliknya juga demikian, dinsos sendiri juga harus proaktif untuk menanyakan melalui pemerintah kecamatan lah minimal,” tambah M Nur Sukarno.
Sementara itu, salah satu penerima BPNT menyebut dirinya tidak menerima rekening kosong. Ia mengaku mungkin ada rekening yang kosong, akan tetapi jumlahnya sedikit.
“Saya penerima BPNT, ada mungkin yang kosong tapi sedikit. Namun saya aman ya Mas,” kata dia. (Adv)
