Pati, Infoseputarpati.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Ali Badrudin meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bertemu dan berkoordinasi terkait dengan keefektifan 5 hari kerja.
Dalam hal ini, penerapan kebijakan lima hari kerja mengalami pro dan kontra khusunya dalam dunia pendidikan.
Seperti diketahui, jika lima hari kerja diimplementasikan terhadap siswa sekolah dasar (SD) dan siswa sekolah menengah pertama (SMP) maka akan berdampak pada dunia pendidikan islam atau biasa disebut dengan madrasah diniyah dan TPQ.
Sekolah yang khusus untuk agama Islam tersebut biasanya dilaksanakan pada sore hari. Kemudian siswa harus melakukan sekolah selama lima hari dengan jam pulang sore.
Tentu, TPQ dan madrasah diniyah keberadaannya akan terkikis, lantas mengakibatkan siswa kekurangan pembelajaran agama lantaran berorientasi pada pembelajara konvensional.
Hal ini lantas mendapatkan tanggapan dari wakil rakyat Pati, Ali Badrudin. Ia meminta agar pihak Pati PCNU dan Pengurus Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
” Monggo Pak bupati dengan NU ansor dikomunikasikan. Agar ditinjau ulang kembali,” kata dia.
Perlu diketahui sebelumnya, Pemkab sendiri tengah melakukan uji coba terhadap lima SD, SMP di Pati terkait dengan penerapan 5 hari kerja. (adv)
Editor: Erika Chairun
