Pati, Infoseputarpati.com – Persoalan Pangan menjadi sorotan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada hari Sabtu, (29/11/2025).
Tema FGD kali ini yaitu ‘Politik Beras dan Beras Politik’, dengan sejumlah narasumber yang dihadirkan diantaranya Dr. Okto Risdianto Manullang, Prof. Waridin serta Prof. Dr. Purbaya Budi Santosa, kemudian anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Pati Fraksi PDI Perjuangan, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono menilai isu pangan adalah hal yang krusial. Oleh karenanya, pemerintah menaruh perhatian khusus terkait ketahanan dan swasembada pangan.
“Sejak pemerintahan Pak Prabowo, isu ketahanan pangan dan swasembada pangan selalu menjadi prioritas, bahkan saat ini disampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Namun di lapangan, kita tahu masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Pihaknya menyadari jika masih ada persoalan pangan yang masih harus diselesaikan. Seperti rantai distribusi belum tertata hingga persoalan regenerasi petani kian sulit.
Oleh karenanya FGD ini menjadi bagian upaya mencari solusi dan memperkuat sinergi berbagai pihak terkait.
“Hari ini kita berdiskusi mengenai berbagai kendala, mulai dari rantai distribusi yang belum tertata, harga yang fluktuatif, hingga persoalan regenerasi petani yang semakin sulit karena profesi petani tidak lagi dianggap menjanjikan bagi anak muda. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap koordinasi pemerintah dari daerah hingga pusat dapat berjalan dengan baik sehingga permasalahan ketahanan pangan dapat teratasi.
“Konsep ketahanan pangan harus dibangun melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Pati,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari menyoroti persoalan ketersediaan beras, alih fungsi lahan sawah, dan rantai pendistribusian beras.
“Itu juga menjadi persoalan kaitan dengan ekosistem perberasan. Jadi memang memperbaiki ekosistem perberasan itu karena ini pasar beras juga sifatnya oligopoli,” katanya.
Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi, sehingga perlu ada pembenahan dari sisi rantai pasok dan distribusi.
“Rantainya juga ditata karena persoalan inflasi karena beras pun juga salah satu penyebabnya adalah karena rantai pasok dan distribusinya yang tidak efisien sehingga harga juga naik turun,” dia melanjutkan.
Terlepas dari persoalan tersebut, Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjadi lumbung pangan.
“Tapi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, untuk perberasan sangat-sangat kuat,” pungkasnya. (*)
