Infoseputarpati.com – Wacana Indonesia yang akan mengganti subsidi pupuk dengan bantuan langsung tunai diwarnai dengan beragam penolakan.
Para petani dan DPR banyak yang meminta wacana tersebut dibatalkan, sebab penerapannya akan semrawut.
Dalam hal ini, para petani Jember yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengatakan wacana BLT ini dinilai sangat rentan dan dapat meleset dari sasaran yang dituju.
“Belum lagi soal peralihan hak kelola sawah, baik melalui jual beli, gadai atau sewa menyewa. Padahal, yang masuk dalam Sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah pihak pertama. Dan e-RDKK inilah yang selama ini menjadi acuan pemerintah menggelontorkan pupuk subsidi ke petani,” kata Sekretaris KTNA Kabupaten Jember Hendro Handoko, dikutip dari Detik News, pada Selasa (10/9/2024).
“Dan menurut saya, distribusi pupuk ini akan lancar jika masalah-masalah teknis itu bisa diperbaiki. Contohnya tentang I-Pubers (aplikasi penyaluran pupuk bersubsidi), kadang-kadang satu hari bahkan bisa dua hari terkendala, sehingga tidak bisa menyalurkan,” katanya
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga petani kompak menolak adanya penerapak wacana pemerintah yang akan mengganti subsidi pupuk menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Mekanisme BLT dianggap dapat menimbulkan maslaah baru dan malah merugikan pahlawan pangan.
“Kalau diganti BLT, apakah nantinya akan mengikuti harga pupuk subsidi atau non subsidi. Jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dapat subsidi, bukan petani yang melakukan kegiatan produksi pertanian,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan, dikutip dari Detik News, pada Selasa (10/9/2024).
“Secara tegas saya tidak setuju subsidi pupuk diubah dalam bentuk BLT. Sebab hal ini akan merugikan petani dan menyebabkan harga pupuk semakin mahal,” imbuh dia.
Johan mengatakan keinginan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi tidaklah masuk akal.
Penggantian pupuk ke BLT dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari subsidi pupuk, yaitu menekan harga pupuk di pasaran yang memberatkan petani.
“Dan lagi pula BLT yang diterima itu nantinya akan tidak fokus untuk tujuan pembelian pupuk dan sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya. Saya mengimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Kemudian juga pemerintah harus lebih tegas terhadap segala permainan dan penyimpangan di lapangan,” ujar Johan.
“Ingat, tujuan utama dari subsidi pupuk itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah,” imbuh dia.
