Pati, Infoseputarpati.com – Sebagaian daerah di Kabupaten Pati merupakan langganan banjir, dari mulai Kecamatan Sukolilo hingga Kecamatan Juwana. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati juga harus memberikan opsi supaya bencana banjir dapat diminimalisir.
Salah satu Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno menuturkan bahwa penanganan bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh Pemkab Pati saja, seluruh elemen masyarakat harus ikut andil.
Dalam mencegah bencana banjir datang, Sukarno panggilan akrabnya memberikan penjelasan bahwa harus lebih dahulu dilakukan pemetaan tempat banjir, supaya paham sumber banjir dari mana.
“Jadi harus bareng-bareng, satu sisi setelah pemetaan sumber utamanya (dari mana) contoh rehabilitasi hutan di pegunungan Kendeng,” ujar Anggota Komisi B, Sukarno.
Selain itu, Pemkab Pati harus melakukan pemeliharaan sungai yang sering terjadi banjir. Edukasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah ke sungai juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk dilakukan.
Terpisah, Pelaksana Harian Badan Perencanaan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya menyampaikan bahwa untuk meminimalisir tingkat banjir dapat dilakukan opsi normalisasi sungai.
Akan tetapi, Budi menyebutkan jika biaya yang digunakan untuk normalisasi sungai sangatlah mahal. Sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.
Maka untuk menyikapi biaya normalisasi sungai yang mahal, Budi mengatakan bahwa opsi yang bisa dilakukan adalah pemerintah dan masyarakat harus senantiasa menjaga aliran sungai dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.
“Kalau mau lancar ya normalisasi. Kalau normalisasi biayanya juga mahal, pemerintah kabupaten juga tidak akan mampu normalisasi itu ada di pemerintah pusat. Pemerintah pasti memakai prioritas yang mana yang perlu didahulukan,” paparnya. (Adv)
