Pati, Infoseputarpati.com – Sebanyak 5 persen petani di Kabupaten Pati belum mempunyai kartu tani. Dalam hal ini, bisa dikatakan 95 persen pahlawan pangan sudah mengantongi kartu tani.
Persentase itu didapat pada awal bulan November 2023. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dispertan Kabupaten Pati, Kun Saptono.
Ia mengatakan meskipun ada petani yang belum mempunyai kartu tani, hal itu tentunya bukan menjadi kendala.
“Jadi terbukti dari analisa kami kemaren, sebanyak 95 persen petani sudah menggunakan kartu tani. Sehingga kemungkinan besar, yang belum punya kartu tani itu dibawah angka 5 persen. Tapi hal ini tidak menjadi permasalahan bahwasannya petani terhambat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” sebutnya.
Kun menambahkan, hingga akhir tahun 2023 nanti dipastikan petani di Pati yang sudah terdaftar pada pupuk subsidi diharuskan berhak untuk mendapatkan kartu tani.
Diketahui, kartu tani ini merupakan sarana akses pelayanan yang berbentuk fisik ataupun elektronik sebagai penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL) atau pengecer resmi dengan harga murah. Sesuai dengan kuota yang tertera di kartu tani masing-masing.
Selain itu, dimanfaatkan sebagai layaknya buku tabungan bank. Lantaran sebelum ditebus ke pengecer, petani harus mengisi uang terlebih dulu di kartu tani.
Namun, jika beberapa petani masih bingung untuk pengisian uang di kartu tani bisa melakukan setor tunai ke bank BRI khususnya.
“Selain dimanfaatkan untuk menebus pupuk, kartu tani ini sama artinya seperti bantuan program-program lain. Seperti PKH, BPNT, itukan sama dalam bentuk kartu. Fisik sama, tapi tampilannya beda. Kalau bantuan lain berupa uang, tapi kartu tani berupa kuota pupuk. Yang dimana petani ini juga harus mengisi uangnya di kartu tani untuk membeli pupuk sesuai kuota yang tertera di kartu,” tandas dia.
“Tapi kalau petani masih bingung mengisi uang ke kartu tani, itu cukup setor tunai ke bank BRI atau mungkin ke agen-agen KPL setempat meskipun kena biaya admin Rp3.000,” imbuhnya. (*)
