Pati, Infoseputarpati.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar tak bisa dipukul rata di semua sekolah di Bumi Mina Tani.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto mengungkapkan bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar memang sudah berjalan, namun secara bertahap.
Pasalnya, setiap sekolah memiliki persoalannya masing-masing. Salah satunya persoalan kekurangan guru karena banyak yang pensiun sehingga kebanyakan diampu oleh tenaga wiyata.
“Iya ini memang sudah berjalan tapi belum matang, karena lima tahun bertahap dan belum semuanya menerapkan kurikulum ini,” jelasnya.
Sementara itu, Roihan selaku Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati mengaku tak menolak adanya kurikulum terbaru tersebut.
Namun penerapannya menurutnya tak bisa dipukul rata begitu saja sebab keberlangsungan kurikulum merdeka belum pasti. Sehingga hal itu dinilai akan bisa memberikan dampak negatif kepada anak sekolah nantinya.
“Perubahan kurikulum akan merubah paradigma guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi, saat ini masih banyak sekolah yang juga kekurangan tenaga pendidik,” tegas anggota fraksi Nasdem tersebut. (*)
