Pati, Infoseputarpati.com – Suriyanto selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap agar pemerintah dapat membaut kebijakan yang sekiranya mempunyai kadar keadilan bagi para nelayan.
Hal ini tentunya dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu negara dan rakyat kecil, nelayan.
Pria yang duduk di Komisi B tersebut mengaku penerapan kebijakan soal Penangkapan Ikan Terukur (PIT) tidak berpihak kepada nelayan di Pantura.
Wakil rakyat Pati itu mengatakan adanya aksi demo besar-besaran yang dilakukan nelayan dianggap wajar untuk menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023.
Dalam hal ini, Suriyanto mengatakan nelayan kecil merasa keberatan akibat pemberlakuan PP tersebut.
“Mohon kiranya untuk pemerintah pusat untuk sadar dalam membuat kebijakan yang berkeadilan dan setara bagi nelayan,” ujarnya
Dalam PP No. 11 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi 2 (dua) hal, yakni Wilayah Pengelolan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan laut dan laut lepas.
Peraturan tersebut juga turut mengatur mengenai Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur di mana kuota tersebut dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.
“Misalnya saja soal kapal terukur, yang mana ini pengelompokan berdasarkan kuota, kalau yang kuotanya besar maka imdia yang akan terpenuhi,” kata dia.
