Pati, Infoseputarpati.com – Front Nelayan Bersatu (FNB) di Kabupaten Pati melakukan aksi demonstrasi terkait dengan dengan tujuh tuntutan yang dinilai memberatkan para pahlawan pangan.
Salah satu tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi yaitu pembatasan kuota perlengkapan yang disinyalir hanya akan diberikan kepada pengusaha besar dengan sistem lelang.
Kemudian, terkait zona penangkapan, Pelabuhan pangkalan, alih muatan, hingga pengenaan sanksi hingga 1000 persen bagi para nelayan yang melanggar aturan.
Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari Ali Badrudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Wakil rakyattersebut menilai kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) memberatkan nelayan di Bumi Mina Tani.
Ali Badrudin pun menjelaskan tujuan dari nelayan melakukan aksi demo tersebut. Permohonan mereka yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati turut mendukung tuntutan yang memberatkan nelayan itu.
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menyatakan pihaknya akan mendukung tuntutan pejuang laut.
Tidak lupa, Ali menyebut kesepakatan antara pemerintah legislative dan eksekutif telah bersepakat untuk mengawal kunci permasalahan.
“Dengan PP no 11 tahun 2023 yang dianggap memberatkan bagi nelayan. Jadi permohonannya dari nelayan itu dari pemerintah kabupaten untuk mendukung perihal tuntutan aksi dari mereka,” kata dia.
“Kami dengan pak PJ Bupati tadi juga sudah sepakat untuk mengawal apa yang menjadi tuntutan nelayan dari Juwana tadi,” kata dia. (Adv)
