Pati, Infoseputarpati.com – Dampak penambangan liar atau yang tidak mengantongi izin di wilayah Pati Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum (APH) harus bisa menertibkan permasalahan itu.
Ali Badrudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak berizin harus segera ditertibkan.
“Harapan kami, ketika aktivitas penambangan itu tidak berijin dari aparat penegak hukum untuk bisa menertibkannya,” ujar Ali Badrudin.
Wakil rakyat Pati tersebut lantas berbicara terkait dengan prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pati pada tahun 2024.
Dalam hal ini, politisi dari Partai PDI Perjuangan itu mengatakan RKPD akan diprioritaskan untuk perbaikan jalan rusak di Sukolilo.
Hal tersebut dilakukan lantaran jalan wilayah Pati Selatan tersebut sudah rusak teramat parah karena penambangan liar yang dilakukan
“Tadi sudah saya tekankan, skala prioritas adalah untuk perbaikan kerusakan jalan dari desa Sukolilo sampai dengan desa Prawoto yang menang sudah rusak parah,” ujar Ketua DPRD Pati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan itu. (Adv)
