Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berbicara terkait dengan biaya yang dikeluarkan seseorang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Bukanlah suatu rahasia, pemilihan pemimpin diwarnai dengan money politik agar dapat unggul dan menang dalam kontestasi demokrasi.
Namun, sering kali kontestasi yang digadang-gadang mengedepankan demokrasi ini tidak diriingi dengan embel-embel yang harus dijunjung tinggi, demokrasi.
Tentu hal ini menjadi perhatian bersama untuk memilih para pemimpin yang sesuai dan amanah dalam menjalankan tugasnya.
Jika didasarkan pada uang, Apakah para peserta ketika dipilih dapat memberikan jaminan bekerja melayani masyarakat?
Hal ini pun mendapatkan sorotan dari wakil rakyat Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno. Ia berbicara terkait dengan penyimpangan yang dilakukan beberapa kepala desa untuk menutup mahalnya biaya Pilkades.
“Penyebab terjadinya penyimpangan tersebut salah satunya adalah tidak adanya biaya operasional dari DD (tahun 2023 sudah diberi porsi 3%/BOP) dan cost Pilkades (biaya Pilkades) yang mahal, ” ucap Sukarno.
“Karena untuk biaya tim sukses membutuhkan dana sampai miliaran,” tutur dia.
Anggota DPRD tersebut lantas berharap ke depannya bagi para calon kepala desa yang hendak mencalonkan diri sebaiknya memperhitungkan dana yang dikeluarkan secara baik. (Adv)
