Pati, Infoseputarpati.com – Jelang resesi yang akan terjadi pada 2023 nanti, banyak pekerja di sebuah perusahaan maupun pabrik yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahkan beberapa Pabrik Jepara hingga Pati sendiri telah melakukan PHK. Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari wakil rakyat Kabupaten Pati, Narso.
Ia mengatakan bahwa korban PHK dapat mencoba untuk memulai usaha produktif berskala mikro atau usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tersebut mengatakan pemerintah dapat memberikan fasilitas permodalan melalui bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Narso memberikan pendapat, permodalan dalam bentuk kredit itu nantinya tidak diberikan seperti sistem utang namun dengan pola bagi hasil kerja.
Hal ini dapat dikatakan sebagai kerja sama dan kemitraan, yang menguntungkan berbagai pihak dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Di samping itu, jumlah pengangguran di Indonesia khususnya di Bumi Mina Tani dapat ditekan.
“Mungkin pola kerja sama dan kemitraan. Kenapa kita berharap kerjasama karena kondisi usaha baru berbeda. Tentang bunganya, kepemilikan bagunannya itu juga berbeda,” terang Narso.
Pemerintah dituntut untuk hadir mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CRS), antara pelaku usaha dan pemodal sehingga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan usaha.
“Kalau ada Perpres mengutamakan CSR digunakan untuk pemberdayaan pengusaha baru anak milenial. Jauh lebih bagus lagi,” jelas Narso. (Adv)
