Pati, Infoseputarpati.com – Wakil rakyat Kabupaten Pati meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) memberikan keringanan kenaikan pajak yang ditujukan kepada para nelayan,
Dalam hal ini, Sukarno menilai bahwa kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini sangat memberatkan para pejuang laut itu.
Diketahui, saat ini hasil tangkapan ikan tidak menentu lantaran cuaca ekstrem yang sedang terjadi.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tersebut mendukung penolakan kenaikan pajak yang dirasa memberatkan para nelayan. Dalam hal ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno sebelumnya telah melakukan tampung aspirasi.
Ia lantas mengatakan bahwa Pemkab Pati dapat memberikan keringanan terkait dengan kebijakan yang telah diberlakukan di Bumi Mina Tani itu.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengimbau kebijakan itu akan dievaluasi dan dikaji ulang dengan peraturan yang baru.
“”Kemarin Diatur kenaikannya (PNBP) menjadi 10 persen. Kalau saya tanya sama nelayan memang keberatan mereka meminta setidaknya 2,5 persen kan,” tutur M. Nur Sukarno.
Untuk diketahui, kenaikan tarif PNBP tercantum Dalam PP nomor 85 tahun 2021. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. (Adv)
