Pati, Infoseputarpati.com – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kabupaten Pati, menegaskan bahwa dorongan kepada DPRD untuk penuntasan pembahasan Raperda Pesantren tidak bertendensi kepada anggaran.
Pesantren tidak melulu meminta dana, karena sejak dulu berkembang secara mandiri.
Liwa’ Uddin Ketua RMI Pati mengatakan, para pengasuh pesantren di Pati menginginkan melalui Perda Pesantren ini mampu memberikan penghargaan terhadap eksistensi pesantren di Pati.
“Keberadaan pesantren ini sudah memberikan kontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya kabupaten Pati. Bukan kita meminta dana tidak, tapi memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Liwa itu saat ditemui Mitrapost usai beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Pati kemarin.
Para santri nantinya diharapkan ikut mendapat fasilitasi dari Organisasi Pemerintah daerah melalui pelatihan dan program pemberdayaan.
“Pemda hadir mengawal, juga bagaimana dakwah pesantren ikut bersinergi membentengi radikalisme. Diperhatikan dengan lebih luas diadakan diskusi dengan para pengasuh melalui fasilitas Pemda sehingga manfaat Perda benar-benar ada,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Hardi, dalam audiensi dengan jajaran Pengurus PCNU dan Para pengasuh pesantren Pati, Kamis (3/11) lalu menyampaikan merespon positif terhadap paradigma yang dikemukakan para pengurus pesantren terhadap Raperda yang diinisiasi oleh Komisi D DPRD tersebut.
Hardi meyakinkan bahwa aspirasi dari para tokoh pesantren di Pati akan didengarkan. Dalam waktu dekat, DPRD akan mengundang stakeholder pesantren melalui public hearing (dengar pendapat) terkait naskah akademik Raperda Pesantren.
“Tanggal 11 ada publik hearing. Supaya kalau Raperda jadi tidak saling menyalahkan. Manusia tidak ada yang sempurna pasti ada salahnya” kata Hardi.
“Di Tanggal 14 ada sinkronisasi draf. Biar draf ini bisa sempurna agar bisa menjadi Perda,” tandasnya. (Adv)
Penulis: Moh Anwar
Editor: Erika Chairun
