Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa aspirasi dan suara rakyat Pati harus diperjuangkan.
Hal ini lantaran suara rakyat menjadi bahan pondasi utama mengukur sebuah kesejahteraan di suatu wilayah. Bukan hanya kesejahteraan saja, tapi juga pemerataan aspek fasilitas hingga sarana prasarana yang mendukung.
Perlu diketahui sebelumnya, suara rakyat dapat terserap atau didengar oleh petinggi daerah melalui wakil rakyat yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota dewan ini biasanya mengadakan reses, masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
Kunjungan kerja itu dimaksudkan guna menampung dan menyerap aspirasi rakyat untuk nantinya disampaikan melalui rapat atau sidang dengan petinggi daerah atau pemerintah eksekutif.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Hardi mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sendiri akan menggelar pembahasan RAPBD anggaran 2023 pada 2 November.
Tidak lupa, wakil rakyat Pati itu mengatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam APBD nanti. Hal ini dilakukannya untuk tujuan kemaslahatan bersama.
“APBD tahun 2023 murni belum ditetapkan namun sudah ada kerangkanya di KUA PPAS tinggal membahas di Banggar, untuk hasilnya ditunggu saja,” kata Hardi. (Adv)
Editor: Erika Chairun
