Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak langsung memecat tenaga honorer.
Wakil rakyat dari politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) itu mengatakan pemerintah harus memberikan solusi terkait eksistensi tenaga honorer.
“Honorer jangan langsung dipecat, yang sudah masuk jangan langsung dipecat harus ada solusi terbaiknya bagaimana ” ungkap Warsiti saat diwawancara belum lama ini.
Khususnya untuk tenaga honorer dari kalangan guru, agar tidak dipecat akibat kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Lebih lanjut Dewan dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) itu meminta Dinas Pendidikan menyelesaikan permasalahan penempatan baru bagi guru honor kalah seleksi PPPK.
Dengan segera memetakan sekolah mana saja yang membutuhkan guru honorer dan mengakomodir guru yang tidak lulus passing grade untuk menempati sekolah yang kosong.
Warsiti juga saat ini masih menantikan kebijakan lanjutan dari Kemenpan RB paska pendataan tenaga honorer besar -besaran yang dilakukan beberapa bulan yang lalu.
Diharapkan tahun depan Kabupaten Pati diberikan kuota formasi PPPK atau PNS yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Bukan hanya tenaga pendidikan dan kesehatan, melainkan juga tenaga kerja kantor untuk dinas. (Adv)
Penulis: Moh Anwar
Editor: Erika Chairun
