Pati, Infoseputarpati.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menolak rencana penghapusan bantuan premi asuransi untuk nelayan tahun depan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno. Ia mengatakan, tidak semua nelayan kecil bisa mendapatkan pengobatan layak jika tidak ada mempunyai asuransi.
“Seharusnya Pemkab ini mempertimbangkan kembali wacana penghapusan bantuan asuransi itu. Mengingat para nelayan ini juga rakyat Pati. Mereka butuh perhatian dari pemerintah,” ujarnya kepada Info Seputar Pati saat dimintai keterangan belum lama ini.
Dampak kebijakan itu, lanjut dia, bisa-bisa nyawa nelayan ini menjadi taruhan. Soalnya para nelayan tradisional ini nyawanya tak terjamin oleh asuransi.
”Misalnya jika terjadi kecelakaan hingga terjadi cacat permanen. Bahkan bisa saja kematian. Paling tidak ada perhatian dari pemerintah soal ini. Kerja nelayan ini berat. Banyak resikonya,” ucapnya.
Di tengah ketidakstabilan harga BBM tahun ini, Sukarno meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tetap memberikan subsidi asuransi nelayan untuk kesejahteraan para nelayan kecil. Dimana dengan harga BBM yang naik, keuntungan nelayan tentunya akan berkurang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Edy Martanto mengungkapkan, setidaknya ada 3.569 peserta bantuan asuransi nelayan. Mekanismenya, premi asuransi dibayarkan oleh pihaknya setiap bulannya.
“Setiap bulan kami membayar Rp 16.800 premi asuransi per nelayan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami kekurangan alokasi anggaran untuk membayar premi itu. Sehingga tahun depan kami usulkan untuk dihapus,” ujarnya. (adv)
Penulis: Muhamad Kafi
Editor: Erika Chairun
