Pati, Infoseputarpati.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ridwan Jamari, turut berkomentar atas tuntutan Lembaga komunikasi dan koordinasi BPD (LKK BPD) terkait kenaikan tunjangan tahunan.
Menurutnya, kenaikan tunjangan Rp 4 juta per tahun masih kecil jika dibandingkan dengan potensi APBD tahun 2023.
“Setiap Dewan setuju tidak sulit sebenarnya. Jangankan Rp 4 juta, Rp 5 juta juga tidak apa-apa yang penting ada kesepakatan antara Banggar (Badan Anggaran DPRD) dan TAPD,” ujar Politisi dari Partai PDIP itu saat menghadiri audiensi.
Lebih lanjut Jamari juga meminta agar LKK BPD tetap menjaga kondusifitas saat menyampaikan aspirasi kenaikan tunjangan.
Jamari menyadari jika tahun depan Pati masih memiliki pekerjaan rumah dengan beban anggaran yang begitu besar seperti Dana Pilkada tahun 2024 dan berbagai event daerah.
Namun demikian, kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diapresiasi oleh pemerintah kabupaten mengingat berkontribusinya terhadap kelancaran berbagai program daerah.
Terlebih para anggota BPD tidak mendapatkan gaji bulanan seperti perangkat desa, melainkan hanya tunjangan tahunan yang jumlahnya juga sangat kecil.
Ia juga meminta ada pembahasan yang lebih intens, intern antara perwakilan badan anggaran DPRD dan TAPD untuk menentukan kemaslahatan tunjangan tahunan BPD tahun depan.
“Saya sepakat yang disampaikan ketua (Ali Badrudin). Perlu duduk bersama, ngopi bareng bareng antara Banggar dan eksekutif tidak perlu banyak orang,” ujar Jamari. (Adv)
Penulis: Moh Anwar
Editor: Erika Chairun
