Pati, Infoseputarpati.com – Wakil rakyat Pati mengungkapkan bahwa impr beras sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah. Namun jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Bukan tanpa mengapa, Indonesia merupakan negara agraris, yang mana sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani.
Jika impor beras dilakukan besar-besaran, maka kesejahteraan petani di Bumi Pertiwi akan semakin menurun.
Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M Nur Sukarno berharap agar kebijakan mengimpor beras tersebut tidak mengganggu produksi beras petani lokal.
Pria yang duduk di Komisi B tersebut khawatir beras impor akan menambah stok beras dalam negeri.
Sukarno menilai stok beras dalam negeri tidak sepenuhnya kosong, di Pati misalnya, jangankan kelangkaan, produksinya malah surplus.
Lebih lanjut, Sukarno meminta impor beras harus terukur dan sesuai dengan kebutuhan konsumsinya.
“Untuk mengatasi ketersediaan pangan yang berupa beras perlu data yang benar sehingga pelaksanaan impor beras harus terukur sesuai kebutuhan, jangan sampai malah merugikan petani,” ujar Anggota Dewan dan Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Sementara itu, Darbi (65) petani di daerah Margoyoso mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan impor beras sedangkan harga gabah masih tidak menyejahterakan petani.
“Aduhh piye to kok malah impor, rego gabah ae urung rejo,” kata dia. (Adv)
