Pati, Infoseputarpati.com – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo mengatakan masa jabatan Kepala Desa (Kades) yang diusulkan selama sembilan tahun bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan Kades itu sendiri.
Hal ini Bambang sampaikan saat menghadiri reses dari Anggota DPRD satu fraksinya, Maesaroh di Desa Tambahmulyo Jakenan pada Kamis (20/1) kemarin.
Dalam reses tersebut, saat agenda serap aspirasi masyarakat, seorang warga bernama Sunadi menanyakan kejadian viral yang terjadi pada Selasa (17/1), dimana ribuan kepala desa se-Indonesia melakukan aksi di depan gedung DPRD RI.
“Saya mau bertanya, apakah demo kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun apakah ada muatan politiknya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki Pemilu,” ujar Sunadi dalam reses.
Sebagai Ketua Komisi A yang membidangi bidang pemerintahan, Bambang secara spontan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dilontarkan Sunadi. Ia membenarkan jika permohonan Kades di Revisi UU No 2014 menuntut perpanjangan jabatan tersebut memang bermuatan politik.
“Atas nama saya sebagai ketua komisi, memang secara kelembagaan (para Kades) tidak pernah ke komisi cuma atas nama strategi ini memang muatannya muatan politis,” jawab Bambang.
Meski demikian masyarakat diminta tidak risau dan menunggu keputusan dari pemerintah tertinggi.
Bambang sendiri mengakui jika ia mendukung apa yang disuarakan para kades. Pasalnya bila ajuan ini disetujui tentunya para Kades akan punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warga.
Terlebih, biaya yang dikeluarkan oleh calon Kades untuk kontestasi Pilkades sangat mahal. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, akan meminimalisir tingkat korupsi dana.
“Karena kalau di Jawa ini jadi kepala desa high cost, di desa Bu Saroh ini sampai Rp2 miliar. Saya di lapangan hafal. Memang kalau digagas terlalu pendek kasihan, isinya nanti mengembalikan modalku,” imbuhnya.
Bukan rahasia lagi usai Pilkades juga nyaris terjadi konflik di seluruh desa. Dengan perpanjangan masa jabatan tentunya akan memperkecil dinamika politik akibat pemilihan tersebut. (adv)
