Infoseputarpati.com – Jawa Tengah masih membutuhkan 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebab, dari 2.753 unit SPPG yang dibutuhkan di 35 kabupaten/kota, saat ini yang tersedia baru 335 unit.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan bahwa program MBG akan dimaksimalkan dengan SPPG yang ada.
Ia menyebut jika Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional, dengan total 335 SPPG aktif.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” ujarnya.
Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/ kota, untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.
Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen, atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain, Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara, masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Untuk mendukung program itu, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi, yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.
“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.
Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.
“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota, untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/ kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya. (*)
