Infoseputarpati.com – Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengaku keberatan jika subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah dipakai oleh orang dengan ekonomi yang mampu.
Rachmat mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan subsidi kepada orang yang secara finansial sudah berkecukupan.
Perombakan sistem harus dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Pertanyaannya kalau ditanggung negara terus, angka APBN naik, dan tidak tepat sasarannya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau kita tanggung di APBN, dan dibuat lebih tepat sasaran. Bisa win-win lah, tidak ada beban tambahan, isu subsidi tidak tepat bisa diperbaiki,” ujar Rachmat.
“Jika skenario yang beredar benar maka ini cuma berdampak di bawah 10% dari total kendaraan,” imbuh dia.
Perlu diketahui sebelumnya, sebanyak 80-95 persen bahan bakar minyak (BBM) subsidi dipakai oleh orang yang dengan kategori ekonomi mampu.
Hal ini disampaikan oleh Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Adapun solar subdisi pada 2022 dipakai sebanyak 95 persen dan dinikmati oleh masyarakat desil 5 hingga 10, dengan jumlah penggunaan BBM lebih dari 15 juta kiloliter.
Konsumsi pertalite pada tahun yang sama mencapai 80% dan dinikmati oleh golongan di desil 5-10 dengan jumlah lebih 19 juta kiloliter.
“Makin tinggi pendapatan makin gede penggunaan BBM, subsidinya juga makin banyak. BBM subsidi yang dinikmati oleh golongan rentan malah dipakai golongan lebih kuat,” ujar Rachmat.
Pada tahun 2022, jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah senilai Rp 292 triliun.(*)
