Infoseputarpati.com – Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan rumah miskin.
Dalam hal ini, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
FLPP merupakan fasilitas kredit dari pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar bisa memiliki rumah, dimana pengelolaannya dilakukan oleh BP Tapera.
Backlog kepemilikan rumah di Indonesia, diketahui memang masih tinggi dan sulit diturunkan karena adanya pertambahan penduduk. Terlebih lahan yang terbatas dan suku bunga kredit kepemilikan rumah yang mahal.
Angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka backlog sendiri merupakan kekurangan rumah yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada.
Jumlah 12,7 juta tersebut diantaranya 10 juta di perkotaan dan di pedesaan sebesar 2,7 juta. Pemerintah menargetkan backlog kepemilikan rumah di angka 8 juta pada 2045.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga 29 Mei 2023, dana pembiayaan investasi 2023 untuk FLPP telah cair sebesar Rp12 triliun.
“Dana pembiayaan investasi tahun 2023 untuk FLPP telah dicairkan sebesar Rp12 T,” katanya dilansir dari CNBC Indonesia.
Hingga Juli 2023, total dana FLPP sebesar Rp85,78 triliun. Sedangkan tahun 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp26,21 triliun.
Sampai dengan 31 Juli 2023, ada 133.200 unit rumah FLPP bagi MBR yang telah disalurkan dengan nilai Rp13,44 triliun di 386 kota dan kabupaten. (*)
