Infoseputarpati.com – Sebanyak 100 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi secara bertahap sejak 14 Juli 2025. Kini jumlahnya telah bertambah menjadi 165 titik.
Ke depan ditargetkan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Wamensos Agus Jabo Priyono.
Agus Jabo menambahkan, bak gayung bersambut peluang yang dibuka Kemensos disambut antusias oleh para kepala daerah. Tak hanya mengajukan usulan, mereka juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Namun dia menyatakan Kemensos tidak berwenang menentukan jumlah Sekolah Rakyat yang akan beroperasi kelak. Semua tergantung arahan presiden yang sudah mematok target 500 Sekolah Rakyat.
“Perintah Pak Presiden setiap Pemda itu harus memiliki minimal satu Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Agus Jabo menyebut, nantinya setiap Sekolah Rakyat permanen bakal mampu menampung sebanyak 1.000 murid. Mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini bertujuan untuk mengentaskan rantai kemiskinan.
“Dan Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujar dia.
Selain itu, Agus Jabo menyampaikan, Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.
“Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orangtuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” ungkap Agus Jabo.
Menyikapi hal ini, anggota Komite III Aji Mirni Mawarni menyatakan sangat mendukung program Sekolah Rakyat. Anggota DPD Dapil Kalimantan Timur ini pun berharap dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kami mohon, kalau memang ada Sekolah Rakyat yang akan beroperasi maupun yang sudah beroperasi, mohon kami bisa dilibatkan supaya kami bisa membantu juga program pemerintah ini. Karena memang masih banyak daerah yang belum, pendidikannya masih jauh Pak, terutama di Kalimantan Timur,” ujar Mawarni.
Dukungan juga disampaikan oleh Anggota Komite III Dapil Riau, Sewitri. Ia menyebut, para bupati serta walikota di wilayahnya siap berpartisipasi mensukseskan program Sekolah Rakyat.
“Jadi kita di Riau itu ada 12 kabupaten/kota. Dan sekarang itu baru satu yang ada sekolah rakyatnya. Tetapi kepala-kepala daerah yang ada di Provinsi Riau siap untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Dan untuk lahan ataupun gedung mereka sudah siap. Jadi tinggal tindak lanjut kita dari Kemensos dan pemerintah pusat,” kata Sewitri. (*)
