Infoseputarpati.com – Satuan tugas (satgas) yang menangani kendaraan over dimension over load (ODOL) telah dibentuk untuk merealisasikan target zero ODOL 2027.
Pembentukan satgas dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melibatkan Korlantas Polri.
“Dengan komitmen yang sama, mudah-mudahan isu kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan bisa kita selesaikan tepat waktu,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dilansir dari Bisnis.com.
Kemudian selanjutnya akan dilakukan integrasi data angkutan barang Kemenhub dengan Polri, tujuannya agar dapat mempermudah proses pengawasan dan penegakan hukum. Karena saat ini pendataan belum maksimal.
Dengan integrasi data ini, maka saat Weigh in Motion (WIM) mendeteksi kendaraan yang kelebihan dimensi dan muatan, maka akan terhubung dengan sistem ETLE. Sehingga tertangkap plat nomornya dan otomatis keluar bukti tilang elektroniknya.
“Salah satu penegakan hukumnya dengan membangun ETLE, kalau tidak salah sudah ada ETLE di Korlantas yang terhubung dengan WIM di sejumlah ruas jalan tol milik Jasa Marga. Jika sudah terintegrasi, akan mendapat data angkutan barang secara real time dan penegakan hukumnya akan lebih mudah,” jelasnya.
Uji coba penegakan hukum ODOL akan dilakukan pada Juni 2026. Pemerintah juga akan memberikan insentif berupa pemberian Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) secara gratis.
Kemudian ada rencana untuk menutup jembatan timbang yang rawan pungutan liar.
“Tetapi dari data yang kita dapatkan, hanya 0,3% saja yang masuk ke jembatan timbang. Artinya, efektivitas jembatan timbang saat ini kurang efektif,” jelasnya. (*)
