Infoseputarpati.com – Pemerintah hingga saat ini masih menggondok penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terhadap masyarakat menengah ke bawah.
Dalam hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemberlakuan PPN 12 persen akan diundur.
Perlu diketahui sebelumnya, pemerintah merencanakan PPN 12 persen akan berlaku per 1 Januari 2025.
“Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah,” kata Luhut ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik News, pada Rabu (27/11/2024).
Dalam hal ini, Perhitungan stimulus disebut akan selesai apda 3 bulan ke depan.
“PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” ucapnya.
Luhut menyebut alasan bantuan tidak langsung pada penerima untuk menghindari penyelewengan.
“Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti. (Bantuan langsung tunai) ke listrik, kira-kira begitu. Saya kira nanti akan difinalkan, tapi rancangannya, usulannya begitu,” terangnya.
“Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya untuk orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” imbuh dia.
berkenaan dengan bantuan terkait PPN 12% itu, Luhut menyebut kemampuan negara sangat cukup.
“Anggarannya, banyak duitnya kok. Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa. Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” pungkasnya. (*)
