Infoseputarpati.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab banyaknya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia yang bangkrut dan tutup.
Diketahui bahwa selama ini penyuntikan modal BPR masih di bawah naungan pemerintah daerah.
Hal ini dianggap sebagai masalah utama, sebab penyuntikan modal kepada BRP ini dianggap terkendala adanya proses politik.
Biang kerok adanya BPR tutup ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
“Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat,” kata dia.
Ia lalu meminta agar pengendalian BPR berada di bawa Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.
“Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini,” kata Dian.
“Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat,” beber dia.
Ia mengatakan ketika BPR menghadapi masalah yang pengendalinya pemerintah daerah, banyak proses politik yang harus dilakukan.
“Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD,” pungkasnya. (*)