Infoseputarpati.com – Bekingan polisi dan TNI saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini menyusul dengan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang telah dirilis.
Hal ini untuk mengontrol komoditas nikel dan timah. Diketahui selama ini, banyak pertambangan yang tidak berizin, kegiatan usaha seperti ini tentu perlu ditertibkan.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa tata kelola sektor Minerba ke depannya.
Pengusaha biasanya tidak taat dan melakukan beberapa pencemaran lingkungan. Jika sudah begini mereka tidak akan bisa melakukan usahanya.
“Satu hal dengan sistem ini bukan hanya penerimaan, tapi juga link kepada lingkungan, pekerja. Karena kalau dia tidak comply dia akan otomatis blocked. Jadi dia bisa oleh Bea Cukai dia nggak bisa ekspor, siapa pun dia,” kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Luhut juga mengatakan bekingan dari oknum polisi hingga tentara juga dianggap tidak berguna melalui penerapan Simbara.
“Mau dia pakai baju kuning, merah, hitam, nggak bisa. Mau tentara, polisi yang backing, nggak bisa, karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan negara ini, dan saya saya kira KPK tugasnya akan makin kurang,” lanjut dia.
Luhut menegaskan pertambangan ilegal yang saat ini masih beroperasi akan berkurang.
“Penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib karena kalau tidak dia nggak bisa ekspor,” tuturnya.
Melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk mencegah adanya pertambangan ilegal.
“Tadi saya tanya Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto) ini berapa kita bisa dapat uang? Hanya dari royalti bisa Rp 5-10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak,” pungkasnya.
