Pati, Infoseputarpati.com – Pemerintah dan seluruh masyarakat tentu mempunyai peranan penting dalam mencegah perbuatan negatif, salah satunya yaitu kekerasan pada perempuan dan anak.
Sebenarnya, kejadian itu sudah ada hukum yang menaungi, namun kasus kekerasan dan anak tetap saja terjadi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Maesaroh mengungkapkan bahwa Pemerintah legislatif terbuka akan kritik dan saran yang diberikan masyarakat.
Tentu hal ini terkait umum, salah satunya tentang kekerasan perempuan dan anak. Maesaroh mengaku pihaknya selalu menerima adanya kritikan.
Tidak lupa, perempuan yang duduk di komisi D tersebut mempersilakan masyarakat untuk mengadu dan mengkritik kebijakan yang kurang tepat.
“Ada yang ingin mengkritik atau memberi masukan masukkan saja kepada kami di legislatif,” papar Maesaroh beberapa waktu lalu.
Walaupun begitu, Maesaroh mengatakan kekerasan perempuan dan anak sudah ada payung hukum yang menaunginya. Akan tetapi kasus kekerasan perempuan anak yang terjadi di Bumi Mina Tani juga tidak bisa ditiadakan.
Diketahui bersama, mayoritas pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban. Atas dasar tersebut, peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi peristiwa hingga penanganan pemerintah hingga lembaga terkait sangat diperlukan.
Jadi bukan hanya DPRD saja yang mempunyai tugas mengawasi, namun juga seluruh masyarakat dapat ‘peka’ dan bertanggung jawab ketika melihat kasus kekerasan tersebut.
“Bukan cuma kami DPRD yang mengawasi,” tutur politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Adv)
