Pati, Infoseputarpati.com – Bantuan demi bantuan terus disalurkan oleh pemerintah melalui Pemdes (Pemerintah Desa). Mulai dari bantuan dana desa, lansia, hingga bantuan beras.
Dalam penerapannya pengawasan perlu dilakukan agar penyaluran dapat berjalan dengan transparan.
Hal ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati.
Wanita yang menjabati kursi wakil ketua D tersebut meminta agar operator desa dapat memberikan ruang kepada masyarakat soal bantuan yang diterima.
Menurutnya, operator harus memberikan pelayanan aktif saat masyarakat bertanya dan meminta pemahaman.
“Kami meminta kepada operator desa memberikan ruang pelayanan yang cukup aktif kepada masyarakat yang ingin bertanya kenapa tiba-tiba tidak menerima Bansos,” kata wanita yang kerap disapa Mbak Ning.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan memperbarui data perlu dilakukan oleh pemerintah desa setempat agar keakuratan data didapatkan.
Bentuk pembaharuan ini dapat diterapkan melalui verifikasi dan validasi (verval) data penerima Bansos secara rutin.
Tentunya dimaksudkan agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran dan berguna bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Ada surat dari Kemensos terkait dengan daftar masyarakat yang bisa menerima bantuan,” tutur dia.
“Baik itu kriteria yang ditetapkan Surat Keputusan (SK) Kemensos maupun Pemkab Pati,” imbuh dia.
