Infoseputarpati.com – KH Said Aqil Siradj memberikan kritikan terkait dengan larangan buka puasa bersama bagi pejabat hingga ASN. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan over-intervensi pemerintah dalam kehidupan keagamaan.
Kritikan dari mantan Ketua Umum PBNU ini pun mendapatkan tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud Md. Ia berterima kasih atas kritikan yang diberikan Said Aqil tersebut.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus selalu ada sebagai tanda terlaksannya tatanan demokrasi di Indonesia.
“Ya nggak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat dan banyak juga kan seperti saya sebenernya sudah menyiapkan buka bersama beberapa sesi, tapi saya jadinya hanya buka bersama sama istri,” kata Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik News, pada Sabtu (25/3/2023).
“Ya nggak apa-apa, terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, yang seperti itu, itu namanya demokrasi,” tambah dia.
Perlu diketahui sebelumnya, kebijakan pemerintah yang melarang buka bersama bagi pejabat hingga pegawai kepemerintahan ini disebut berlebihan. Yang mana negara ikut campur dalam kehidupan beragama.
“Berbagai praktik ‘over-intervensi oleh pemerintah’ atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi
domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan (sengaja tau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat,” ujar Said.
“Hal Ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain, sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi,” imbuh dia.
